Oleh : Asyari Usman*
Mesin bongkar korupsi yang dinyalakan Mahfud MD belum lama ini, tidak punya gigi mundur. Kebetulan, mesin bongkar itu memang tidak boleh mundur lagi. Negara ini sudah lama darurat korupsi. Bisa bangkrut negara ini.
Ditambah pula dengan utang yang menggunung gara-gara Presiden Jokowi yang tak punya konsep membangun yang berkelaikan. Membangun sesuai selera pribadi.
Korupsi semakin intensif di era Jokowi. Tindakan Menko Polhukam yang juga menjabat sebagai ketua tim pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu sudah lama menunggu momentum. Semoga langkah yang didukung penuh seluruh rakyat itu, bukan ecek-ecek.
Kasus Rafel Alun Trisambodo dan dugaan pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan momentum itu. Mahfud semestinya serius untuk membongkar praktik-praktik korupsi dan manipulasi.
Upaya memberantas dan mencegah korupsi yang sudah sangat akut memang tidak mudah. Banyak yang bakal memusuhi Mahfud. Dan mungkin juga banyak yang sedang bersiap-siap untuk menyingkirkan Pak Menko.
Kalau benar Pak Mahfud sedang melancarkan perang terbuka terhadap korupsi di Kemenkeu, medannya sangat berat. Tapi tak berarti Mahfud akan tergilas. Kekuasaan formal mandatoris ada di tangan beliau.
Senjata Pak Menko cukup lengkap. Dan beliau punya kemampuan dan integritas untuk menghancurkan korupsi. Hanya saja, Pak Menko kemungkinan akan tampil sebagai petarung tunggal (single fighter) di kalangan birokrasi. Sebab, seluruh sudut birokrasi sudah berubah menjadi biro-korupsi.
Saya tidak yakin semua menteri mendukung Mahfud. Pasti banyak menteri yang tidak suka tapi diam. Para menteri punya agenda pengumpulan duit. Mereka berasal dari partai-partai politik yang mesinnya perlu duit besar.
Posisi Pak Mahfud bisa terancam. Kenapa? Karena beberapa partai, terutama partai yang kadernya paling banyak terlibat korupsi selama ini, belum tentu punya komitmen untuk melenyapkan praktik jahat itu. Partai-partai itu punya pengaruh atas Presiden Jokowi. Kalau mereka tidak suka langkah-langkah Mahfud, mereka bisa menekan Jokowi agar memecat Menko Polhukam itu atau minimal menggeser posisinya.
Lihat saja beberapa anggota DPR yang tidak suka gebrakan Mahfud. Arteria Dahlan dari PDI-P, misalnya, mengancam-ancam Pak Menko dengan pasal-pasal pidana karena membeberkan data PPATK ke publik. Arteria memang habis “dirujak” netizen. Tapi, itulah contoh resistensi terhadap pemberantasan korupsi.
Apa pun itu, Pak Mahfud paham bahwa dia tak boleh takut. Tidak ada yang tak mendukung kecuali segelintir orang yang sangat menikmati hasil korupsi.
