Oleh : Asyari Usman*
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang memiliki kekuasaan penuh untuk memecat atau menggeser para menterinya. Dia bisa lakukan itu kapan saja dia mau.
Namun, hari-hari ini hak prerogatif itu tidak mudah digunakan untuk menggeser atau memecat Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat sebagai ketua tim pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ada kemungkinan Mahfud MD akan dicopot. Atau bahkan akan diberhentikan dari jabatan Menko. Sebabnya tak lain adalah tekad keras Mahfud untuk mengejar para pelaku dugaan pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mungkinkah pemecatan Mahfud terjadi? Jawabannya, sangat mungkin. Sebab, apa yang dilakukan Pak Menko saat ini membuat banyak orang gelisah – khususnya para pelaku korupsi dan pencucian uang. Bisa jadi bakal banyak wajib pajak (WP) besar yang terseret. Bisa pula mengancam posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan para pembesar lainnya.
Tetapi, Presiden Jokowi akan berpikir keras untuk memecat Mahfud karena beberapa hal. Pertama, Jokowi tahu publik 1000% berada di belakang Mahfud. Memecat Mahfud akan berdampak sangat buruk terhadap Jokowi. Dia akan dianggap tidak serius memberantas korupsi. Meskipun selama ini publik sudah punya penilaian macam ini untuk Jokowi.
Kedua, memecat Mahfud akan menjadikan dia sebagai korban kezaliman. Presiden Jokowi tidak mau ini terjadi. Mahfud otomatis akan menjadi lambang antikorupsi dan akan memperkuat posisi politiknya. Dan Pak Mahfud semakin memperkuat opini publik bahwa dia adalah satu-satunya menteri yang bersih dari korupsi.
Ketiga, kesimpulan kedua di atas akan menarik perhatian calon presiden yang paling kuat saat ini yaitu Anies Baewedan. Kalau dipecat oleh Jokowi, maka Mahfud akan punya kesempatan untuk membalas pemecatannya di bawah pemerintahan Presiden Anies Baswedan yang secara kebetulan akan memerlukan gebrakan Mahfud untuk melenyapkan atau mempersempit ruang gerak korupsi.
Yang sangat tidak menyenangkan adalah kesimpulan yang keempat. Yaitu, pemecatan Mahfud akan merekonfirmasikan persepsi kental masyarakat bahwa pemerintah Presiden Jokowi memang benar-benar boneka. Anggapan ini akan semakin merusak “nama baik” Jokowi.
Pada gilirannya, pemecatan Mahfud akan melemahkan posisi politik Jokowi dalam upaya untuk menggolkan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo menjadi presiden. Padahal, Jokowi memerlukan penerus dan pelindung setelah pilpres 2024 yang bisa diharapkan pada Prabowo atau Ganjar.
Jadi, sangat tidak mudah memecat atau menggeser posisi Pak Mahfud. Bisa menjadi serba salah. Dipecat, Mahfud akan tampil sebagai pahlawan. Tidak dipecat, Mahfud akan menjadi duri dalam daging. Mendenyut dan akan membuat demam panas.
