Pidato Pengantar Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 Kabupaten Dompu

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

ASSALAAMU’ALAIKUM – WARAHMATULLAHI – WABAROKAATUH

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR  KEHADIRAT  ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN  RAHMAT, TAUFIQ SERTA  HIDAYAHNYA SEHINGGA PADA KESEMPATAN INI, DITENGAH KITA BARU SAJA SELESAI MELEWATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN MERAYAKAN HARI RAYA IDUL FITRI 1440 HIJRIAH, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEKUATAN UNTUK BERSAMA-SAMA MENGHADIRI SIDANG PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN  2018 DIHADAPAN SIDANG DEWAN YANG MULIA INI.

***

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018 INI ADALAH  MERUPAKAN SALAH SATU  KEWAJIBAN  PIHAK EKSEKUTIF  YANG SECARA KONSTITUSIONAL HARUS ^DIPENUHI UNTUK DISAMPAIKAN DAN DIBAHAS BERSAMA SAMA DENGAN  PIHAK DEWAN YANG TERHORMAT, TENTANG PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DOMPU DALAM TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.

SELAIN ITU, RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MORIL SECARA KONSTITUSI DAN SECARA EKSEKUTIF SELAKU PEMEGANG MANDAT PELAKSANA ANGGARAN DAERAH UNTUK MENYAMPAIKAN BERBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 101 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. DALAM PERATURAN PEMERINTAH DIMAKSUD  DITEGASKAN BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KEPADA DPRD BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PALING LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. ADAPUN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2018 OLEH BPK RI PROVINSI NTB TELAH MEMBERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) UNTUK YANG KELIMA KALINYA.

***

MENYADARI BAHWA RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 ADALAH MERUPAKAN PENJELASAN ATAS SEMUA KEGIATAN, GOVERNMENT SERVICING, PELAYANAN PEMERINTAH DI DAERAH INI, MELALUI PROGRES PENCAPIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SATU/PERIODE ANGGARAN, DENGAN DEMIKIAN MAKA RANCANGAN PERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018 TERSEBUT MERUPAKAN GAMBARAN HASIL MAKSIMAL KEGIATAN PEMERINTAH SERTA JANGKAUAN PELAKSANAAN PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN SELAMA TAHUN ANGGARAN TERSEBUT. INI BERARTI PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA, SEKALIGUS MERUPAKAN TAHAP  FINAL PROGRESS, PENCAPAIAN AKHIR SECARA TUNTAS ATAS PELAKSANAAN APBD TA 2018.

***

SEBAGAIMANA HALNYA DENGAN PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD, MAKA DI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TELAH DIDASARKAN DAN DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA.

DI DALAM PELAKSANAAN, YANG  BERDASARKAN KEPADA PRINSIP PENGHEMATAN, TERARAH DAN SEOPTIMAL MUNGKIN MENGUPAYAKAN BAGI PENINGKATAN SUMBER-SUMBER PAD DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN/POTENSI DAERAH, YAITU:

1. ANGGARAN PENDAPATAN

DI DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018, ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH DIRENCANAKAN SENILAI RP. 1.089.725.618.517,00 (SATU TRILIUN DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN BELAS RIBU LIMA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH)  DAN REALISASINYA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 SENILAI  RP1.062.785.010.844,60 (SATU TRILIUN ENAM PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT KOMA ENAM PULUH RUPIAH) ATAU DENGAN PERSENTASE SEBESAR97, 53 PORSEN.

ADAPUN GAMBARAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  SELANJUTNYA SUDAH TERLAMPIR LENGKAP.

***

1. ANGGARAN BELANJA DAN TRANSFER

ANGGARAN BELANJA DAN TRANSFER DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2018, DITETAPKAN SENILAI RP. 1.152.817.876.195,00 (SATU TRILIUN SERATUS LIMA PULUH DUA MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH) DAN TEREALISASI RP.1.085.081.640.973,00 (SATU TRILIUN DELAPAN PULUH LIMA MILIAR DELAPAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH), ATAU DAPATDIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

a. BELANJA OPERASI DIANGARKAN SENILAI RP.765.166.013.433,00 (TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA BELAS RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH) DAN TEREALISASI SENILAI RP. 711.760.116.826,00 (TUJUH RATUS SEBELAS MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH JUTA SERATUS ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH) ATAU DENGAN PORSENTASE SEBESAR 93, 02 PORSEN.

b. BELANJA MODAL DIANGARKAN SENILAI RP.260.920.167.484,00 (DUA RATUS ENAM PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH JUTA SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH) DAN TEREALISASI SENILAI RP.247.498.690.591,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH) ATAU DENGAN PORSENTASE SEBESAR 94, 86 PORSEN.

c. BELANJA TAK TERDUGA DIANGARKAN SENILAI RP.2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SENILAI RP.766.062.250,00 (TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA ENAM PULUH DUA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)ATAU DENGAN PORSENTASE SEBESAR 38,30 PORSEN.

d. BELANJA TRANSFER DIANGARKAN SENILAI RP.124.731.695.278,00 (SERATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH) DAN TEREALISASI SENILAI RP.125.056.771.306,00 (SERATUS DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU  RIBU TIGA RATUS SATU RUPIAH) ATAU DENGAN PORSENTASE SEBESAR 100,26 PORSEN.

DALAM PELAKSANAAN APBD TA. 2018 PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU MENGALAMI  DEFISIT SENILAI RP. 22.296.630.128,40. (DUA PULUH DUA MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH RIBU SERATUS DUA PULUH DELAPAN KOMA EMPAT PULUH RUPIAH).

3. PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN TERDIRI DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DIKURANGI PENGELUARAN PEMBIAYAAN.

a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DI ANGGARKAN SENILAI RP. 65.092.257.678,00 (ENAM PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH) DAN TEREALISASI  RP. 70.251.112.186,30  (TUJUH PULUH MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU SERATUS  DELAPAN PULUH ENAM KOMA TIGA PULUH RUPIAH) ATAU DENGAN PORSENTASE SEBESAR 107,93 PORSEN.

b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN UNTUK TAHUN 2018 DIANGGARKAN SENILAI   RP. 2.000.000.000,00  (DUA MILIAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SENILAI RP. 2.000.000.000,00  (DUA MILIAR RUPIAH)  ATAU DENGAN PORSENTASE SEBESAR 100 PORSEN.

c. PEMBIAYAAN NETTO TEREALISASI SENILAI  RP.68.251.112.186,30 (ENAM PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH ENAM KOMA TIGA PULUH RUPIAH) DAN MENGHASILKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) SENILAI RP. 45.954.482.057,90 (EMPAT PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA PULUH TUJUH KOMA SEMBILAN PULUH RUPIAH).  ADAPUN  RINCIANNYA SUDAH TERLAMPIR LENGKAP DALAM BUKU LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018.

PRINSIP – PRINSIP ANGGARAN YANG MELANDASI PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 DALAM PELAKSANAAN APBD TETAP MENJADI ACUAN DAN LANDASAN KEBIJAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN PENUH DISIPLIN DAN DIPATUHI SECARA TEGUH.

DALAM KONDISI DEMIKIAN, PEMERINTAH MENENTUKAN SKALA PRIORITAS PEMBIAYAAN DARI PROGRAM PEMBIAYAAN APBD DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR URGENSI DAN KEBUTUHAN YANG SANGAT MENDESAK TERUTAMA MEMPRIORITASKAN PEMBIAYAAN YANG BERKAITAN DENGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, MEMPERLANCAR PUBLIC SERVICING,  PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN UNTUK MENJAMIN KELANCARAN RODA PEMERINTAHAN YANG MENGANUT AZAS GOOD GOVERNANCE DALAM SETIAP PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN.

UNTUK DIMAKLUMI BAHWA, PENERIMAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH BPK RI PERWAKILAN MATARAM TERHADAP LKPD KAB. DOMPU TAHUN ANGGARAN 2018 DITERIMA OLEH WAKIL BUPATI DOMPU PADA TANGGAL 27 MEI 2019. DARI LKPD TERSEBUT TERDAPAT CATATAN-CATATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN:

BPK TELAH MENERBITKAN HASIL LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS LKPD KAB. DOMPU TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) UNTUK KELIMA KALINYA SECARA BERTURUT-TURUT.

2. SISTEM PENGENDALIAN INTEREN:

BPK MENEMUKAN ADANYA KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YAITU :

• PERUBAHAN DAN PELAMPAUAN ANGGARAN APBD KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2018 DARI ANGGARAN MURNI YANG TIDAK DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN;
• KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH;
• REALISASI BELANJA DAERAH PADA 4 (EMPAT) OPD TIDAK DIDUKUNG BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN MEMADAI;
• PENGELOLAAN KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BELUM MEMADAI;
• PENGELOLAAN KAS BELUM SEPENUHNYA TERTIB;
• PENGELOLAAN DANA BOS BELUM MEMADAI;
• PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA 5 (LIMA) PUSKESMAS BELUM TERTIB;
• KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH DAN PENILAIAN ASET TIDAK SESUAI KETENTUAN; DAN
• PELAKSANAAN KEGIATAN OPNAME FISIK ATAS BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TIDAK SESUAI KETENTUAN.

3. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

BPK MENEMUKAN ADANYA KETIDAK PATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YAITU ;

• PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH BELUM TERTIB;
• REALISASI BELANJA DAK NON FISIK BELANJA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TIDAK SEUAI PERMENDIKBUD NOMOR 2 (DUA) TAHUN 2018;
• REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL TIDAK SESUAI PERATURAN BUPATI;
• REALISASI BELANJA HONORARIUM PNS PADA BPBD, TIDAK TEPAT PERUNTUKANNYA;
• BELANJA SURAT KABAR DAN MAJALAH PADA SEKRETARIAT DPRD TIDAK SESUAI KETENTUAN DAN TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN;
• PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS PADA SEKERTARIAT DPRD TIDAK SESUAI KETENTUAN;
• BELANJA BARANG DAN JASA PADA SEKERTARIAT DPRD DAN BAKESBANGPOL TIDAK SESUAI KETENTUAN; DAN
• KEKURANGAN VOLUME ATAS PAKET PEKERJAAN PADA DINAS PUPR.

***

DEMIKIAN  SECARA GARIS BESAR PENJELASAN EKSEKUTIF DIDALAM MENGANTAR PENYAMPAIAN RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB EKSEKUTIF SELAKU PELAKSANA APBD DI DAERAH.

SELANJUTNYA RANGKAIAN UNGKAPAN DISAMPAIKAN; “TAK ADA GADING YANG TAK RETAK, TAK ADA RANTING YANG TAK RAPUH”, KARENANNYA EKSEKUTIF MENYADARI SEPENUHNYA SEBAGAI PENGEMBAN TUGAS, APA YANG DICAPAI DENGAN SEGALA KELEBIHAN SERTA KEKURANGANNYA, EKSEKUTIF TELAH BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN WALAUPUN DISADARI OLEH KITA SEMUA ATAS KETERBATASAN SARANA MAUPUN TENAGA DIDALAM PELAKSANAANNYA.

KAMI BERHARAP DENGAN UPAYA YANG BAIK INI BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA DAN DENGAN KETERANGAN PENJELASAN INI PIHAK DEWAN DAPAT MENILAI SEGALA KESUNGGUHAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN JAJARANNYA DIDALAM MELAKSANAKAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018.

PADA KESEMPATAN INI, EKSEKUTIF BERTEKAD UNTUK MENINGKATKAN KEBERSAMAAN YANG SUDAH DICAPAI DAN MENGUPAYAKAN PEMECAHAN TERHADAP HAL-HAL YANG MASIH MENJADI KENDALA SECARA BERSAMA-SAMA. APA YANG BERHASIL DICAPAI OLEH EKSEKUTIF SEKARANG INI TIDAK TERLEPAS DARI ADANYA KERJASAMA DAN PARTISIPASI POSITIF  DARI ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, YANG TELAH MEMBERIKAN SARAN, PENDAPAT/MASUKAN, CRITICAL CONSTRUCTIVE DAN DORONGANKEPADA EKSEKUTIF.

BERIKUTNYA,  SECARA KHUSUS KITA BERTEKAD UNTUK MEMPERTAHANKAN PRODUK OPINI WAJAR TANPA PENGECULIAN (WTP/ UNQUALIFIED OPINION) DI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KITA DITAHUN 2019 DAN DITAHUN-TAHUN MENDATANG.

AKHIRNYA KITA BERDO’A KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA KITA SEMUA SENANTIASA DIBERIKAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN SERTA PETUNJUK-NYA, SEHINGGA TUGAS YANG MULIA INI DAPAT BERJALAN LANCAR DAN SUKSES. AMIN YAA RABBAL ALAMIN.

MENUTUP PIDATO INI IZIKAN SAYA MENGUCAPKAN MINAL AIDIN WAL FAIDZIN,  MOHON MAAF LAHIR BATIN, KARENA PADA KESEMPATAN INI MASIH DALAM SUASANA HARI RAYA IDUL FITRI 1440 HIJRIAH.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

WASSALAMU’ALAIKUM WARAH MATULLAHI WABARAKATUH.

BUPATI DOMPU

DRS. H. BAMBANG M. YASIN