- BKD dan PSDM.
Mengingat kasus K2 sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dan sampai dengan saat ini belum ada kepastian terhadap status dari 256 maupun 134 CPNS K2. Dengan melihat persoalan tersebut DPRD meminta agar persoalan K2 ditangani dengan serius.
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Dalam menyikapi persoalan pelaksanaan Pilkades serentak, DPRD meminta kepada saudara Bupati agar proses pelaksanaanya dilaksanakan pada bulan sepuluh agar tidak mengganggu agenda pokok nasional, yakni Pilpres dan Pemilihan Anggota Legislatif.
- KESIMPULAN.
Setelah Pansus LKPJ Bupati Dompu melakukan kajian, penelitian dan pembahasan secara serius terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Dompu Tahun 2018, maka DPRD Kabupaten Dompu memutuskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Dompu Tahun 2018 ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting atas kinerja Bupati Dompu selama satu tahun. Rekomendasi LKPJ Bupati Dompu ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan kedepan menjadi lebih baik.
- PENUTUP.
Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, semoga akan menjadikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan harap maklum adanya. (/*)
Dompu, April 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA, KETUA
MUHAMMAD AMIN,S.Pd SYIRAJUDDIN, SH YULIADIN, S.Sos
