Jakarta (EDITOR News) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Masa jabatan Andika bakal usai pada 31 Desember 2022 mendatang.
Puan mengatakan surat presiden (surpres) dari Istana diterimanya hari ini melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
“Saya menerima langsung dari Mensesneg, saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono Kepala Staf Angkatan Laut,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senin, 28 November 2022.
Selanjutnya, kata Puan, surat presiden Jokowi ihwal pergantian Panglima TNI ini bakal ditindaklanjuti DPR dengan menugaskan Komisi Pertahanan untuk menjalankan mekanisme pergantian Panglima TNI. Salah satunya adalah menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test. “Kami akan menugaskan Komisi I melaksanakan mekanisme terkait,” ujarnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, menyatakan fit and proper test alias uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI akan digelar paling lama pada Rabu pekan ini.
“Bila hari ini sudah masuk, besok sudah diagendakan di rapat paripurna, paling lambat Rabu sudah bisa (fit and proper test),” ujar Dave usai menghadiri rapat Komisi I DPR hari ini Senin, 28 November 2022.
Panglima TNI mesti jaga netralitas politik
Anggota Komisi Pertahanan DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Menurut TB, Komisinya bakal menanyakan sikap Panglima TNI jelang Pemilu 2024. Dia mengatakan Panglima mesti bisa mengarahkan prajuritnya agar tetap netral dan tidak berpolitik.
“Bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepada Daerah semakin dekat,” kata TB dalam keterangannya, Kamis, 24 November 2022.
Selain itu, TB menyebut komisinya bakal bertanya ihwal upaya Panglima TNI dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit. Pasalnya, kata dia, menurut data yang ada, disiplin prajurit belakangan ini sedikit menurun.
Dia mengatakan Panglima TNI juga bakal ditanya mengenai upayanya untuk menyelesaikan Rencana Strategis (renstra) Minimum Essential Force (MEF) ke-III. Upaya Panglima TNI dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit disebut TB juga tak bakal luput sebagai hal yang ditanyakan.
Ikuti berita Editor News di Google News, klik di sini.
