SUARABBC, Dompu – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ali Ahmad, SH memberikan peringatan keras terhadap KPUD NTB agar menjalankan tugasnya secara profesional, terutama didalam penghitungan suara Pilgub NTB tahun 2018 yang tengah dilaksanakan saat ini.
Selain KPUD yang Dia sorot, Bawaslu NTB pun diminta untuk betul-betul melakukan pengawasan yang ketat, disiplin serta menindak tegas siapapun tanpa memandang bulu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran serta kecurangan-kecurangan didalam Pilkada di NTB.
Himbauan sekaligus peringatan (Warning) Ali Ahmad dikeluarkan, mengingat sejak kemarin siang sudah beredar informasi sesat tentang perolehan suara Pilgub NTB yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya, karena informasi yang beredar di media massa dan media sosial masih simpang siur, akurasinya masih dipertanyakan dan penghitungan quick qount oleh lembaga survey (LS) bukan hal mutlak didalam penentuan kemenangan para kontestan Pilgub NTB, apalagi hasil quick qount yang dirilis lembaga survey masih tumpang tindih. “Penghitungan oleh KPUD masih dalam proses, dan belum final dilakukan, maka dari itu kita tunggu bersama karena penghitungan KPUD lah yang sah menurut UU”, tegas Ketua Komisi yang membidangi Hukum, Politik dan Pemerintahan itu kepada SUARABBC, Kamis, 28 Juni 2018.
Bukan hanya kepada penyelenggara dan pengawas Pilgub, dirinya juga meminta kepada Gubernur, Kapolda NTB dan Danrem Wira Bhakti mewaspadai semua permasalahan yang berkembang kaitannya dengan Pilgub ini, sehingga stabilitas dan kondusifitas daerah dapat diciptakan bersama dan mampu menghadirkan Pemilu-pemilukada yang jujur, adil, dan demokratis.
Kemudian kepada lembaga survey yang sudah mengeluarkan penghitungan sementara hasil Pilgub NTB, Politisi PAN yang sudah empat periode menjadi anggota DPRD NTB itu meminta agar lembaga survey harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan hasil survey atau penghitungan sementaranya. “Data harus betul-betul akurat sesuai dengan fisik dilapangan yang ada. Jangan sampai ini akan memprovokasi masyarakat sehingga tercipta instabilitas daerah, sementara kita berharap terwujudnya stabilitas daerah,” dia mengingatkan.
Terkait adanya hasil penghitungan sementara oleh lembaga survey tentang Pilgub NTB, Ali Ahmad menghimbau kepada masyarakat agar harus ekstra hati-hati. Menurutnya, penghitungan sementara oleh lembaga survey kurang transparan dan penghitungan itu sifatnya sementara. “Itu memang tidak bisa dipakai, kita menunggu dulu penghitungan oleh KPUD sebagai pihak pelaksana,” ujarnya.
Kembali dia mengingatkan, keberadaan lembaga survey harus hati-hati untuk diikuti, dan lembaga survey harus hati-hati juga merilis hasil surveynya, karena jangan sampai membingungkan masyarakat apalagi jika terjadi perbedaan didalam rilisannya. “Dan kita perlu waspadai betul dari informasi yang sudah beredar di media massa,” katanya.
Kepada masyarakat NTB, Sekjend DPW PAN NTB ini menghimbau semua masyarakat NTB untuk mampu menahan diri jangan sampai terprovokasi dan termakan berita-berita HOAX apalagi fitnah, dengan perhitungan-perhitungan sementara oleh lemabag survey yang belum pasti dan tidak mendasar. “Untuk itu sekali lagi saya pertegas masyarakat jangan sampai terpancing, ciptakanlah kondusifitas dan stabilitas daerah”. (if).
