Minggu, November 27, 2022
Pendidikan

“Pungutan Liar” Dalam Ujian Sekolah Dasar

SUARABBC, Dompu – Ujian serentak di tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat tercederai adanya indikasi praktik pungutan liar (Pungli) di tiap – tiap Sekolah, ini khususnya yang terjadi di Kecamatan Pekat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pungli yang dilakukan terhadap siswa nilainya cukup besar yakni 50.000 rupiah per siswa.   

Bagaimana pratik yang melawan hukum tersebut bisa berlangsung, padahal di semua sekolah di Indonesia, pemerintah sudah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah alias BOS.

Untuk mendapatkan jawaban kenapa ada praktik pungli itu, awak media mencoba mengkonfirmasi salah satu Kepala Sekolah di Pekat yaitu Sahnan, Kepsek SDN 10 Pekat.

Baca juga :   Menanti SK Bupati dan rekomendasi Dikes untuk KBM tatap muka di Dompu

Dia membenarkan adanya pungutan, namun dia membantah pungutan liar di sekolahnya. Pungutan dimaksud Sahnan adalah pungutan uang ujian, dimana besarannya bervariasi berdasarkan banyaknya siswa peserta ujian. “Pungutan uang ujian lima puluh ribu rupiah,” aku Sahnan, Sabtu, 27 April 2019.

Pengumpulan uang ujian lanjut dia, dikomandoi oleh Mahfudin, anggota pengawas Kecamatan tingkat SD. Dimana menurut dia  Mahfudin ditunjuk untuk mengumpulkan uang ujian dengan alasan kurangnya anggaran dari Dikpora Kabupaten. Kemudian diutarakan, pungutan uang ujian bukan saja terjadi di Sekolah nya, melainkan di semua SD di Pekat.

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pekat Drs Abdul Haris yang ditemui membenarkan adanya pengumpulan uang ditiap Sekolah. Katanya, pemberlakuan kebijakan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dengan Wali Murid, namun kesepakatan itu tanpa persetujuan atau rekomendasi dari pihak Dikpora Kabupaten.

Baca juga :   "Pungli 100" : Siswa Harus Setor Seratus Ribu Untuk Ambil SKHU di SMPN 2 Dompu dan Jaksa Akan Turun Tangan

Hasil rapat pleno semua UPTD Kecamatan se- Kabupaten Dompu menyepakati pengumpulan uang dalam bentuk pemotongan anggaran BOS sebesar 50 ribu per siswa.

Alasannya, karenan kekurangan anggaran untuk menggaji pengawas, biaya untuk lembar soal, snack dan lain – lain. Sementara anggaran yang diberikan oleh Dikpora Kabupaten hanya 16 juta rupiah dan belum mecukupi. Dia pun merincikan, dalam ujian kali ini terdapat 94 pengawas ruangan, panitia Kecamatan 7 orang, panitia sub rayon dengan 70 orang anggota nya dan 824 peserta ujian. “Karena kekurangan biaya, makanya hal tersebut kami lakukan,” ujar Haris. (vn).

Related Posts

You cannot copy content of this page