EDITOR I News
  • Politik
  • Pemerintahan
    • Eksekutif
    • Legislatif
    • Yudikatif
  • Korupsi
  • Liputan Mendalam
  • Demokrasi
    • Pemilu
    • Pilgub
    • Pilkada
  • Karangan Khas
  • Viral
No Result
View All Result
  • Politik
  • Pemerintahan
    • Eksekutif
    • Legislatif
    • Yudikatif
  • Korupsi
  • Liputan Mendalam
  • Demokrasi
    • Pemilu
    • Pilgub
    • Pilkada
  • Karangan Khas
  • Viral
No Result
View All Result
EDITOR I News
No Result
View All Result
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Korupsi
  • Liputan Mendalam
  • Demokrasi
  • Karangan Khas
  • Viral
Home Zona Partai

Pleno partai : Demokrat beri tiga catatan kritis, singgung prinsip keadilan sosial

"Demokrat tidak ingin jika sedikit-sedikit rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya, kita juga tidak ingin kalau kemudian warga negara yang takut berbicara di negerinya sendiri. Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada pemerintah, khususnya lembaga pengawas pengatur dan penegakan hukum agar benar-benar bijaksana dan tidak sewenang-wenang dalam menerapkan dan menjalankan aturan pidana ini"

by EDITOR I News
12 Januari 2023
in Zona Partai
0 0
0
📷 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers awal tahun 2023 di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2022. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pandangan dan isu-isu terkini seperti mengatakan Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja, dan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. (Tempo).

📷 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers awal tahun 2023 di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2022. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pandangan dan isu-isu terkini seperti mengatakan Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja, dan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. (Tempo).

Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap partainya setelah menyelesaikan rapat pleno yang membahas masalah yang ada di Indonesia. Hasilnya, Demokrat membuat catatan kritis terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan menolak UU ataupun Perppu Cipta Kerja.

Dilansir dari detik, saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Pegangsaan, Jakarta, Kamis (12/01/23), AHY menyampaikan ada tiga isu utama yang dibahas dalam pleno yang berlangsung selama dua jam tersebut. Tiga hal itu adalah soal KUHP, UU Cipta Kerja, dan sistem pemilihan umum (pemilu).

Mengenai kontroversi KUHP, AHY mengatakan Partai Demokrat mendukung perubahan KUHP tersebut, tapi ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan.

“KUHP yang lama memang sudah perlu kita lakukan perbaikan dan sudah berlaku lebih dari 100 tahun sejak hukum Hindia Belanda. Namun Demokrat memberikan sejumlah catatan kritis pada proses amendemennya, khususnya terkait aturan-aturan yang sifat bisa menjadi pasal karet,” kata AHY.

Baca juga :   AHY CUP 2022 Dompu resmi dibuka, "Demokrat Siap, Setia, Jaya"

Dia memberikan contoh pasal-pasal yang dinilai kontroversi, seperti pasal kebebasan pers dan pasal tentang unjuk rasa. AHY berharap pasal-pasal tersebut tidak digunakan sebagai alat kekuasaan.

“Jangan sampai pasal-pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggembok lawan-lawan politik lagi, digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat apalagi mengkriminalisasi rakyat sendiri,” ungkap AHY.

“Demokrat tidak ingin jika sedikit-sedikit rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya, kita juga tidak ingin kalau kemudian warga negara yang takut berbicara di negerinya sendiri. Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada pemerintah, khususnya lembaga pengawas pengatur dan penegakan hukum agar benar-benar bijaksana dan tidak sewenang-wenang dalam menerapkan dan menjalankan aturan pidana ini,” lanjutnya.

Baca juga :   Kolaborasi Pemkab Dompu dengan Millenium Kid's Australia motivasi pelajar kembangkan prestasi

Selanjutnya, terkait revisi UU Cipta Kerja, AHY menuturkan Partai Demokrat tetap konsisten menolak UU Cipta Kerja. UU tersebut dinilai memiliki kecacatan, baik secara formil maupun materiil.

“Paling tidak ada 4 kelemahan yang kami terus sampaikan di ruang-ruang publik. Pertama, UU Cipta Kerja ini tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa, kedua ini juga berpotensi memberangus hak-hak dari kaum buruh di Tanah Air,” ucapnya.

“Ketiga, kami juga mempertanyakan prinsip keadilan sosial. Ketiga UU Cipta Kerja ini Apakah sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila atau justru sangat bercorak kapitalistik dan neoliberalistik? Empat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam rancangan UU Cipta Kerja tersebut juga kurang transparan dan akuntabel,” sambungnya.

Page 1 of 2
12Next

Ikuti berita Editor News di Google News, klik di sini.

Tags: dompudpc demokrat dompuDpp demokratKuhppartai demokratperppu ciptakerSistem pemiluTiga catatan kritis demokrat

Related Posts

Gubernur lantik dewan pakar PKS Dompu, Wakil Bupati sebagai ketua
Zona Partai

Gubernur lantik dewan pakar PKS Dompu, Wakil Bupati sebagai ketua

24 Juli 2023
Gelar fit and proper test calon ketua DPAC, BPOKK Demokrat NTB : untuk memastikan komitmen akar rumput
Zona Partai

Gelar fit and proper test calon ketua DPAC, BPOKK Demokrat NTB : untuk memastikan komitmen akar rumput

19 Maret 2023
Nobar dialog gagasan di DPC Demokrat Dompu : Anies – AHY berbalas pantun dan siap berjuang
Zona Partai

Nobar dialog gagasan di DPC Demokrat Dompu : Anies – AHY berbalas pantun dan siap berjuang

2 Maret 2023
Next Post
Pemberlakuan jam malam bagi anak cegah kriminalitas

Pemberlakuan jam malam bagi anak cegah kriminalitas

Hadirkan pendidikan tinggi keahlian di Dompu, Pemkab kerjasama dengan Unhas

Hadirkan pendidikan tinggi keahlian di Dompu, Pemkab kerjasama dengan Unhas

Terbaru

Breaking News: Jadi tersangka, Kejari Dompu tahan dua eks bendahara Dishub
Korupsi

Breaking News: Jadi tersangka, Kejari Dompu tahan dua eks bendahara Dishub

by EDITOR I News
8 Desember 2023
0

Dompu - Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat, menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Jum'at...

Read more
Awas, Ada RUU Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Oleh Presiden

Awas, Ada RUU Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Oleh Presiden

7 Desember 2023
Paguyuban Becak Amin Sumut Bertekad Menangkan Anies-Imin

Paguyuban Becak Amin Sumut Bertekad Menangkan Anies-Imin

7 Desember 2023
Dukungan utuh masyarakat Manggelewa buat Chika DPR RI

Dukungan utuh masyarakat Manggelewa buat Chika DPR RI

5 Desember 2023
Kecurangan Pilpres 2024 Yang Dipoles Oleh Para Politisi Penjilat

Kecurangan Pilpres 2024 Yang Dipoles Oleh Para Politisi Penjilat

4 Desember 2023

Populer

  • Banyak Yang Bertanya, Siapa Di Belakang Firli Bahuri?

    Banyak Yang Bertanya, Siapa Di Belakang Firli Bahuri?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dugaan suap dan gratifikasi proyek Dikpora Dompu: kontraktor diperiksa dan kasus dilaporkan ke Propam Mabes Polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Breaking News: Jadi tersangka, Kejari Dompu tahan dua eks bendahara Dishub

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kasus puskesmas kota tinggal menunggu tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 3Kiosk kini hadir di Dompu, nikmati keuntungannya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Hadir sejak tahun 2017. Menjawab tuntutan kebutuhan informasi masyarakat.

Pedoman Media Siber

Mengenai EDITOR | News

Karir

Beriklan

© 2022 Copyright Editor.co.id - Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

No Result
View All Result
  • Politik
  • Pemerintahan
    • Eksekutif
    • Legislatif
    • Yudikatif
  • Korupsi
  • Liputan Mendalam
  • Demokrasi
    • Pemilu
    • Pilgub
    • Pilkada
  • Karangan Khas
  • Viral

© 2022 Copyrights Editor.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page