AHY mengatakan sikap kritis Partai Demokrat terjawab saat Mahkamah Konstitusi menetapkan produk UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi. AHY kemudian menyayangkan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya UU Cipta Kerja, sekali lagi Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tentang Cipta Kerja. Perppu seharusnya hanya digunakan untuk keadaan genting dan memaksa padahal tidak ada situasi hari ini yang rasanya genting dan memaksa,” katanya.
Terakhir, AHY menyoroti soal sistem proporsional tertutup atau terbuka di Pemilu 2024. Dia menegaskan Partai Demokrat menolak sistem coblos partai pada Pemilu 2024.
“Jangan sampai ada hak dalam kehidupan demokrasi ini yang tergerus jika terjadi atau diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup, maka artinya warga negara yang memiliki hak, tidak bisa memilih wakil-wakil rakyatnya secara langsung, seolah-olah dipaksa untuk membeli kucing dalam karung,” ungkap AHY.
Selanjutnya, AHY juga menyinggung terkait semangat para kader. Menurutnya, jika diberlakukan sistem coblos partai akan menurunkan semangat para kader partai politik.
“Secara internal setiap partai politik termasuk Partai Demokrat tentunya untuk bisa menjaga moral dan semangat dari kader-kader yang tengah berjuang, untuk mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif, jangan sampai mereka yang berjibaku, telah berkeringat, telah berupaya untuk bisa membangun kekuatan konstituen mendekati rakyat dan juga memenangkan suara, hati, dan pikirannya kemudian melemah,” ujarnya.
Kemudian, AHY mengajak para kader Demokrat untuk menjaga nilai demokrasi. Selain itu, dia meminta para kader menyatukan semangat menjelang Pemilu 2024.
“Menuju Pemilu 2024, mari kita isi tahun 2023 ini dengan semangat baru dengan energi baru, dengan kekuatan baru untuk bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia semakin maju negaranya,” tuturnya.
