Yang kelima, Kemenkeu harus melakukan pembenahan sistem pelaporan dan penetapan pajak, khususnya WP korporasi ukuran besar. Pelaporan perlu dibuat lebih sederhana, tidak bertele-tele, tidak memakan banyak waktu, dan sedapat mungkin bisa dikerjakan oleh para manajer tanpa meminta bantuan konsultan pajak. Sebab, sekarang ini terungkap bahwa banyak konsultan pajak yang mengajarkan WP untuk menyembunyikan pajak.
Yang keenam, pegawai pajak yang terindikasi berkolusi dengan WP harus segera dinonaktifkan. Bila indikasi berubah menjadi bukti yang kuat dan meyakinkan, segera saja dipecat.
Enam langkah ini belum tentu bisa mengekang dan mempersempit ruang gerak kolusi dan korupsi. Tetapi, setidaknya para pegawai pajak akan berpikir berkali-kali untuk melakukan penyelewenangan.
Kita semula terbelalak ketika mendengar Rafael punya harta 56 miliar yang sangat pantas dicurigai asal usulnya. Sekarang, PPATK mengatakan jumlah itu mencapai 500 miliar. Bahkan, ada yang meyakini kekayaan dia jauh lebih besar lagi.
Mungkinkah hanya satu-dua orang seperti Rafael? Rasanya tidak mungkin. Dia tidak bisa bermain sendiri. Karena itu, lebih aman kalau PPATK mengambil langkah pembekuan rekening milik pegawai DJP kalau isinya di atas dua miliar dan mengusutnya sampai tuntas.
*Jurnalis Senior Freedom News
