SUARABBC.COM, Dompu – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Dompu, menyatakan mendukung Bupati Dompu dan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Dompu dalam mengatisipasi penyebaran Covid-19. Dukungan ini tertuang melalui hasil Rapat Fraksi Nasdem yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Kamis, 26 Maret 2020.
Rapat yang dihadiri jajaran Fraksi Nasdem Dompu yakni Ketua Muhammad Ikhsan, S.Sos, Wakil Ketua Ir. Muttakun, Sekretaris Pahlawan Indra Jaya, SE dan Anggota Andi Bachtiar, A.Ma.Par, dilakukan selain sebagai bentuk sikap untuk menyikapi kondisi daerah dan mencermati berbagai respon (usul saran) masyarakat untuk pencegahan pencebaran covid-19 serta dampak yang ditimbulkan.
Juga, merujuk hasil kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh Fraksi NasDem DPRD Dompu pada unit penyelenggara pelayanan publik.”Itulah alasan kenapa kami melakukan rapat Fraksi Nasdem hari ini, Kamis 26 maret 2020),” ujar Ketua Fraksi Nasdem Dompu Muhammad Ikhsan, S.Sos.
Ditambahkan Muhammad Iksan, selain Fraksi Nasdem menyatakan dukungan, juga meminta agar Bupati Dompu dan tim GTPP Dompu melakukan berbagai langkah yakni meminta dengan tegas melaksanakan seluruh himbauan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi termasuk maklumat Kapolri terkait larangan untuk melaksanakan pertemuan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Membentuk dan menyediakan pos pemeriksaan di daerah perbatasan Dompu Sumbawa (Kwangko) dan Dompu Bima (Karaku) serta menyediakan tenaga untuk memberikan pelayanan dan penanganan pencegahan covid-19 di daerah perbatasan sesuai protap. Mengadakan APD berupa baju Pelindung, masker dan alkes lainnya yang diperlukan untuk wilayah kecamatan/desa dengan jumlah OPD dan PDP termasuk mendsitribusikan masker pada kelompok sesuai hasil tracking.
Fraksi Nasdem juga meminta, Bupati melalui TAPD dan DPRD melalui Banggar DPRD untuk segera melakukan realokasi belanja dan hasil realokasinya diarahkan untuk meningkatkan dana tanggap darurat.
Meningkatkan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat perlunya karantina diri dan mengikuti segala himbauan serta maklumat Kapolri.
Meminta pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur NTB serta Bupati Dompu selaku Komisaris Bank NTB untuk menunda pembayaran cicilan kredit bagi para guru dan ASN di Bank NTB serta memperjuangkan untuk kreditur yang sama pada bank lain selain Bank NTB.
“Kami juga meminta agar segera memetakan kelompok masyarakat miskin untuk kemudian diusahakan mendapat bantuan tanggap darurat ketika Pemkab Dompu menetapkan status tanggap darurat atas penyebaran covid-19 dan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Ambulance khusus untuk penanganan masalah virus tersebut,” terangnya. (*/rl).
Ikuti berita Editor News di Google News, klik di sini.
