Artinya, nama ketiga parpol itu pasti didapat Pak Mahfud dari petinggi di Kemenkominfo yang Plt menterinya adalah beliau sendiri. Atau, bisa jadi juga diperoleh dari badan intelijen yang koordinasi kabinetnya berada di bawah Menko Polhukam.
Apa sulitnya bagi Mahfud untuk mendapatkan nama ketiga parpol penerima aliran uang korupsi BTS itu? Tentu saja tidak sulit. Sekali lagi, tidak mungkin informasi yang tak terverifikasi akan dibisikkan ke Pak Mahfud dan kemudian dia singgung di depan para wartawan meskipun tidak menyebutkan nama ketiga parpol tersebut.
Publik ingin tahu segera siapa saja ketiga parpol itu. Umumkan secara terbuka dan proses sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat berhak mendapatkan informasi lengkap tentang korupsi BTS yang sangat merugikan rakyat miskin.
Pak Mahfud harus segera mengubah status “gosip politik” untuk keterlibatan ketiga parpol tersebut menjadi “berita korupsi”. Kalau Pak Mahfud beralasan bahwa dia menganggap ini “gossip politik” lantaran pembuktiannya bisa rumit dan khawatir akan terjadi kemelut politik seperti yang beliau sampaikan kepada para wartawan, maka ini jelas menunjukkan sikap buang badan.
Itu artinya Pak Menko, yang belakangan sangat vokal soal korupsi, sekarang menjadi kecut karena dua diantara tiga parpol itu adalah blok besar di DPR dan sangat kuat. Barangkali Pak Mahfud mulai berpikir tentang karirnya sendiri. Takut kedua parpol besar itu meminta Jokowi agar memecat dia.
Mengenai pembuktian yang bakal rumit, itu nanti urusan APH. Bukankah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah mulai bekerja untuk membantu Kejaksaan dan KPK menelusuri aset dan aliran dana semua pihak yang diduga terlibat? Apa rumitnya?
Soal kemelut politik? Mengapa harus pusing? Memangnya kedua parpol besar yang diduga menerima dana korupsi itu akan mengamuk di jalan-jalan? Tampaknya tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang mengerti penegakan hukum dan keadilan untuk semua.
*Jurnalis Senior Freedom News
