Dompu [EDITOR I News] – Penggeledahan oleh KPK terhadap beberapa instansi pemerintahan di Kota Bima disorot publik dan menjadi berita utama yang menghiasi laman media massa baik nasional maupun lokal.
Menurut pegiat anti korupsi, Jujur Prakoso, dalam keterangannya, Kabupaten Dompu memiliki destinasi tidak kalah menarik dibandingkan Kota Bima yang baru saja dihebohkan dengan penggeledahan oleh komisi pemberantasan korupsi. Bahkan di Dompu lebih hot dan menantang.
Dia menilai penggeledahan di Kota Bima bisa menjadi titik awal bagi KPK untuk menyasar daerah lainnya di NTB termasuk Dompu. Oleh sebab itu, dirinya meminta lembaga antirasuah itu untuk mengadakan piknik di Dompu.
Praktik culas pengelolaan keuangan negara sudah menjadi rahasia umum di sektor pemerintahan, hal tersebut salah satunya dipicu tingginya biaya pilkada yang digelontorkan oleh kepala daerah saat menjadi calon.
Korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan kongkalikong adalah tontonan gratis yang sangat memalukan dan mengiris hati rakyat.
Kembali dia berharap KPK melakukan piknik di Dompu. Karena persoalan di daerah ini menurutnya sungguh luar biasa sampai masuk kedalam zona merah dugaan KKN secara masif. Misalnya dimulai dari kasus 26 miliar yang sudah dilaporkan ke KPK, dugaan skandal APBD tahun 2022 dan 2023 terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan di Kejati NTB. Dan terakhir dugaan SPJ fiktif 2 miliar pada organisasi PKK yang juga sudah dilaporkan.
“Ini menjadi persoalan besar karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Saya berharap KPK turun di Dompu. Kota Bima menjadi salah satu tolak ukur kejahatan korupsi di bagian timur Indonesia,” harap Jujur, Jum’at (01/9)
