Rabu, September 28, 2022
Metro

Pencanangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Dompu NTB

SUARABBC, Dompu – Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat melaksanakan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin, 25 Maret 2019.

Acara pencanangan zona integritas tersebut merupakan bagian sentral dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menginginkan pemerintahan yang baik.

Kepala Kejari Dompu Edhi Nursapto dalam sambutannya mengatakan pencanangan zona integritas dilingkungan Kejaksaan sebetulnya sudah lama, seiring dengan itu dia mengakui bahwa jajarannya sudah lama melaksanakan zona integritas hanya saja tidak pernah dideklarasikan. “Sebenarnya kita sudah lama mencanangkan dan melaksanakan zona integritas, cuman tidak pernah di deklarasikan,” katanya.  

Kemudian lanjut Edhi, berbicara zona integritas tidak terlepas dari reformasi birokrasi, suka atau tidak suka zona integritas ini sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi.

Baca juga :   Begini Aturan Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Penyembelihan Hewan Kurban di 2021

Tiga hal yang harus dikerjakan dari reformasi birokrasi tersebut yaitu pertama Birokrasi yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel. Kedua yaitu  birokrasi yang efektif dan efisien. Dan yang Ketiga adalah Birokrasi dengan kualitas pelayanan prima.  

Dia memaparkan, pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat memberikan pelayanan kepada setiap unit-unit kerja untuk bersinergi melakukan pelayanan prima, kemudian keluarlah yang namanya Perpres nomor 8 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi 2010 – 2025, dimana yang diinginkan adalah adanya pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang baik didukung oleh institusi yang baik. “Untuk mengakselerasikan itu maka dicanangkan reformasi birokrasi melalui zona integritas,” ujar Edhi dalam Aula Kejari Dompu tempat pelaksanaan kegiatan.

Baca juga :   Fakta Persidangan Pemeriksaan Saksi Polda NTB : Belo Sebagai Pengedar? Muncul Nama Polisi Imam Sayuti

Terakhir, berkaitan dengan zona integritas, keluarlah Permen PAN dan RB nomor 49 tahun 2011 tentang pedoman instansi pemerintahan dilingkungan lembaga dan Kementerian, yaitu untuk pakta integritas. Dan terakhir dipertajam dengan dikeluarkannya Permen PAN dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas.

Pencanangan zona integritas ditandai dengan penandatanganan bersama piagam pakta integritas oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ditambah dari Inspektorat Kabupaten Dompu, kemudian ditutup dengan do`a bersama yang dipimpin Ketua MUI Kabupaten Dompu. (my).    

Related Posts

You cannot copy content of this page