Dompu (EDITOR I News) – Untuk tahun anggaran 2023, organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat tidak mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Kabupaten Dompu.
Tumben saja tahun sekarang anggaran untuk PMI di nolkan. Hal tersebut diungkapkan ketua PMI Kabupaten Dompu Kurnia Ramadhan kepada Editor News melalui pesan pribadi, Rabu (15/03/23).
Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang menganaktirikan PMI. Padahal ujar Kurnia, PMI selama ini memiliki andil besar didalam membantu pemerintah daerah dengan mengambil peran dan bagian pada kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti donor darah minimal 3 kali setahun, terlibat dalam penanganan tangap darurat bencana alam, serta penguatan dan kapasitasi relawan dalam pertolongan pertama.
Katanya, selama keberadaan PMI Kabupaten Dompu, dukungan pemerintah sangat berarti guna menunjang kegiatan-kegiatan ke PMI-an seperti anggaran operasional, kesekretarian, dan lain-lain.
“Namun, periode 2023 sekarang alangkah kagetnya kami selaku ketua PMI Kabupaten Dompu, dimana angaran PMI Dompu dinolkan, yang ada hanya pokir DPRD. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kami sejauh mana perhatian pemerintah terhadap urusan kemanusiaan yang memerlukan perhatian kita semua,” tutur mantan anggota DPRD Dompu itu.
Sementara ungkap dia, anggaran-anggaran di Setda misalnya justeru terjadi lonjakan yang sangat signifikan untuk kebutuhan makan minum saja. “Bisa dibayangkan 3,7 miliar untuk makan dan minum dan sembako sebagaimana dilansir oleh salah satu media,” tukasnya lagi.
Padahal lanjut Kurnia, sebagaimana amanah undang-undang No. 1 tahun 2018 Tentang Kepalang Merahan pada Bab II, Pasal (2) bahwa Penyelenggaraan Kepalang Merahan dilakukan oleh Pemerintah dan PMI. Sedangkan lembaga (organisasi, red) lain yang tidak diataur khusus oleh undang-undang namun tetap mendapat anggaran alias tidak di nolkan.
“Malah justru kami melihat ada ketimpangan yang cukup besar dalam mengalokasikan anggaran tidak bedasarkan Need Approach yaitu pendekatan anggaran berdasarkan basis kebutuhan dan prioritas,” cetusnya.
