Karena digagalkan KPUD Dompu, pasangan SUKA kemudian mengajukan gugatan di Bawaslu Dompu, dan dalam sidang adjudikasi, gugatan SUKA dikuatkan oleh pendapat ahli yang diajukan tim hukum yaitu Dr. Dian Puji Simatupang ahli hukum Administrasi Univesitas Indonesia, Dr. Tongat ahli hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Malang, dan Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo ahli hukum Tata Negara dan hukum Administrasi Negara.
Pendapat para ahli hukum diatas sekaligus mematahkan dasar hukum KPUD Dompu yang menyatakan pasangan SUKA tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada tahun 2020.
Kuasa hukum SUKA Kisman Pangeran menyebutkan keputusan Bawaslu Lampung Selatan, Provinsi Lampung merupakan yurisprudensi.
Dia menghimbau kepada Bawaslu bahwa seluruh tahapan penyelesaian sengketa sudah selesai (tinggal kesimpulan).
“Saatnya kita beri ruang dan kebebasan bagi Bawaslu untuk mempelajari dan mempertimbangkan secara jernih persoalan yang sedang disengketakan ini,” ujar Kisman melalui pesan pribadi pada Ahad, 4 Oktober 2020.
Katanya, yang pasti Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam wilayah menguji penerapan norma yang diatur oleh PKPU 1/2020 oleh KPU Kabupaten Dompu.
Terakhir Kisman mengingatkan, “Tidak ada ruang bagi Bawaslu untuk tidak mengabulkan semua permohonan SUKA jika dilihat fakta selama persidangan, termasuk pendapat ahli, dan terakhir adanya yurisprudensi. SUKA harus ikut Pilkada Dompu,”. (my).
