Dalam konteks penyusunan RPJMD kedepan, pihaknya membuka diri, bahkan mengajak masyarakat untuk duduk bersama DPRD mendiskusikan pembangunan dan memberikan masukan dan solusi.
“Mari kita bersama-sama memberikan kontribusi bagi daerah dalam pembangunan masyarakat,” ajak dia.
Selain ketua DPRD Dompu, ikut hadir Asisten II Setda Dompu, Nukman Ahmad, para dosen dari STIE dan STKIP Yapis Dompu seperti Ihlas Hasan, Dodo Kurniawan, Muhdar, Segerman, dan Muhasir.
Kemudian pemerhati pendidikan, Bambang Sukamto, para kepala sekolah, mantan komisioner KPUD Dompu, Suherman Ahmad, tokoh masyarakat, praktisi budaya, pelaku industri kreatif, dan aktifis.
Kesimpulan dialog kolaboratif tersebut, di mana semua peserta yang hadir berharap RPJMD Dompu disusun dengan; *Mata Bathin (Visioner) Pemimpin-Pemimpin Tulus*.
Sebelum melahirkan kesimpulan di atas, terdapat 14 poin yang jadi pembahasan mereka;
1. Ruang-ruang partisipasi publik dipandang perlu untuk lebih fleksibel dan dinamis guna membantu optimalisasi kepedulian masyarakat terhadap RPJMD Dompu 2025-2030;
2. Partisipasi publik menjadi sangat konstruktif ketika difasilitasi dengan tepat;
3. Publik mendapatkan: a). Pengetahuan tentang RPJMD, b). Memahami kompleksitas RPJMD.
4. Keterlibatan publik lebih optimal ketika dimulai dari Rancangan Awal (Ranwal);
5. Publik tidak mencari tahu informasi RPJMD untuk di permasalahkan, namun untuk mengerti apa yang perlu didukung;
6. Kajian berbasis ilmu dan pengetahuan (akademis) menjadi solusi untuk optimalisasi strategi perencanaan, strategi kebijakan, hingga strategi akselarasi pembangunan daerah yang tetap efektif dan efisien;
7. Isu yang jadi konsentrasi peserta: a). Lingkungan (Sumber Air Bersih, Gunung dan Hutan, Kebersihan dan Tata Kota), b). Pendidikan (Raport Pendidikan), c). Ekonomi (Mitigasi Sumber Lain), d). Pemerintah (Keterbukaan Hubungan dan Transparansi Kebijakan Publik);
8. Fokus solusi isu Lingkungan: a). Target Strategis Kejelasan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Yang Belum Tergambar Jelas Dalam RPJMD, minimal ada perencanaan meski bertahap. b). Cita-cita serius terkait masalah hutan dan gunung tidak terlihat, c.) Master Plan Kota belum ada kejelasan;
9. Fokus solusi isu Pendidikan adalah belum adanya gambaran raport pendidikan daerah dari pemerintah pusat yang dijadikan acuan dasar dalam perencanaan pendidikan sehingga perencanaan berpotensi tidak kontekstual atau tidak relevan;
10. Fokus solusi Ekonomi adalah tidak adanya mitigasi alternatif sebagai langkah peningkatan pendapatan daerah dari sumber yang ada sampai dengan calon sumber baru;
