Pimpinan rapat terpancing emosinya atas interupsi dan kegaduhan yang timbul. Katanya, apa yang diinterupsi oleh pengurus tersebut akan dibicarakan didalam rapat. Namun, kedua kader itu terus ngotot rapat tidak boleh dilanjutkan karena cacat hukum.
Plt ketua DPD pun bersuara. Dia berusaha menjawab keberatan kedua pengurus, namun tidak diberikan kesempatan karena adu argumentasi terus berlangsung ditengah suasana terus memanas. Aksi saling menunjuk, teriakan lantang dan kehebohan pun makin menjadi jadi.
Interupsi kedua pengurus itu diikuti suara gemuruh kader dan pengurus lainnya. Tak disangka, satu per satu kursi plastik dalam ruangan dibanting dan patah. Aksi banting kursi memancing suasana lebih meruncing. Pimpinan rapat terus berusaha mengendalikan dan menenangkan suasana, namun gagal.
Situasi terus bergolak, setelah terlibat cekcok adu argumentasi antara pengurus dengan pimpinan rapat. Puncaknya, ditengah situasi itu, tiba-tiba datang salah seorang kader menyiramkan sebotol bensin dalam ruangan dan mau membakar rumah PAN. Namun upaya itu cepat digagalkan oleh pengurus lainnya dan oleh penjaga kantor langsung menyiram dengan air. Kader yang hendak membakar tersebut kemudian berhasil dievakuasi keluar ruangan.
Ditengah suasana ricuh, mereka terus menuntut agar rapat tidak boleh dilanjutkan. Selang beberapa menit, pimpinan rapat dan Plt ketua langsung meninggalkan ruangan rapat.
Setelah pimpinan rapat dan Plt ketua berada di jalan dan hendak pulang, salah satu kader berteriak mau membakar bendera PAN. Sekretaris DPD pun naik pitam. Dia meminta agar pembakaran bendera tidak dilakukan, permintaan itupun diindahkan.
Tak lama kemudian, Suryadin, Zulkifli dan kader PAN lainnya langsung menyegel rumah PAN menggunakan tripleks, bambu dan tangga dari kayu.
Saiful Insan yang juga pengurus DPW PAN NTB usai kericuhan memberikan keterangan di rumahnya Lingkungan Bada, Kelurahan Bada.
Dalam keterangannya, dia menjelaskan, yang pertama ingin disampaikan bahwa DPW mempunyai wewenang untuk melakukan pengambilan tindakan terhadap DPD yang melanggar platform partai.
Platform yang mana? urainya, semua kader itu sebenarnya sudah mengerti, ada yang perlu diumbar kepada umum dan ada konsumsi internal partai. “Kalau kita umbar kepada umum, kan kasian kader ini. Oleh sebab itu, ada mekanisme partai,” jelas dia.
Kalau para kader misalnya DPD Dompu tidak menerima keputusan DPW, ujarnya, ada mekanisme partai. Mereka dipersilakan menggugat ke DPP, tidak melalui keributan-keributan seperti tadi.
