Editor, Dompu – Tidak sedikit Pemerintah Daerah menghadapi persoalan anggaran ketika ingin mengeksekusi program pembangunan apalagi program yang besar mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.
Oleh sebab itu, Ir. H. Hendri Atrimus, MBA., sebagai Tenaga Ahli Anggota DPRRI Komisi V Fraksi PKS dari NTB Suryadi Jaya Purnama, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus proaktif melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Wakilnya di Senayan dalam setiap kesempatan.
Karena hemat dia, hampir mustahil program-program besar yang membutuhkan dana besar bisa ditanggulangi dengan ABPD yang sangat terbatas.
“Maka, melalui koordinasi dan sinergitas akan membuka akses dan ruang bagi Pemda sehingga maka permasalahan di daerah bisa dijawab. Itu solusi tepat bagi Pemda ditengah keterbatasan anggaran,” ungkap mantan anggota DPRD Dompu ini.
Selanjutnya ketua Dewan Etik Daerah PKS Kabupaten Dompu ini mengatakan bahwa sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Kemen Perhubungan, Kementerian Desa, Basarnas dan BMKG tentu akan setiap saat berkoordinasi dengan jajaran Kementerian tersebut diatas dalam setiap kegiatan serta program yang bisa diakses oleh daerah.
Hal tersebut disampaikan Hendri dalam kesempatan wawancara dengan awak media, saat kegiatan Padat Karya dan penyerahan sertifikat Pas Kecil Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai dan UPP Kelas III Sape, Sabtu (10/04/2021). Sertifikat Pas Kecil semacam surat kelaikan melaut bagi nelayan.
Kegiatan mantan Ketua PKS Dompu ini kemarin pagi di areal Pelabuhan Calabai datang mewakili Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama ke Dompu.
Acara juga dihadiri oleh Anggota DPD RI dari NTB, Wakil Bupati Dompu, Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Perikanan serta undangan lainnya.
