EDITOR, Dompu – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat segera menggelar sidang adjudikasi gugatan pasangan Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani (SUKA) terhadap KPUD Dompu terkait keputusannya yang menyatakan pasangan SUKA tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pilkada Dompu 9 Desember nanti.
Ketua Bawaslu Dompu Irwan menjelaskan, berdasarkan berita acara verifikasi pemohon penyelesaian sengketa tertanggal 28 September 2020 terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/52.5205/IX/2020 yang diajukan tim hukum SUKA sudah memenuhi syarat formil dan materil.
Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan dapat diregistrasi oleh Bawaslu Dompu, hal ini sesuai ketentuan pasal 23 Ayat (4) Per-Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota.
Dikatakan, musyawarah penyelesaian sangketa akan dimulai pada hari Rabu 30 September 2020 yang bertempat di ruang sidang Bawaslu Dompu, dimana Majelis musyawarah adalah tiga orang Komisioner Bawaslu Dompu.
Agenda musyawarah dilakukan secara tertutup dengan rincian penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan, lalu perundingan kesepakatan dan penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon. Terakhir, “Penandatanganan berita acara musyawarah dalam putusan dan penuangan berita acara musyawarah dalam putusan,” ujar Irwan, Senin, 28 September 2020.
“Sengketa yang dilayangkan pasangan SUKA terhadap KPUD Dompu merupakan langkah konstitusional, yang sekaligus ingin memberikan pendidikan hukum dan politik yang baik kepada masyarakat, terutama KPU,” cetus Rusdiansyah Jebhy salah satu tim hukum SUKA. (my).
