Dompu [EDITOR I News] – Terciptanya negara maju dan modern berangkat dari pemerintahan yang baik. Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah memposisikan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi.
Disini, media massa punya kedudukan strategis di dalam pemerintahan yaitu fungsinya mengawasi kekuasaan. Lebih dari itu, keberadaan media massa juga berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan rakyat serta mendidik publik.
Pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Nukman Ahmad mengatakan, salah satu tugas dan fungsi pemerintah adalah pengendalian keuangan negara. Dalam hal ini, harus akuntabel dan transparan.
Terhadap fungsi di atas, pemerintah memiliki instrumen yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dikatakan, SPIP merupakan kopling sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Keberadaannya untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi, seperti efisiensi, keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Nukman menyebutkan, pelaksanaan SPIP di Dompu sudah berjalan selama 3 tahun.
Selain instrumen SPIP, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun membutuhkan pihak lain untuk memitigasi risiko. Disinilah terang dia, peran media massa terhadap advokasi dan mengkritisi dengan pemberitaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan sebagai bagian dari sistem pengendalian yang bersifat eksternal.
Mengapa media massa harus masuk? karena “Keberhasilan dan kegagalan pembangunan harus ditanggung renteng,” disampaikan Nukman saat peluncuran Proyek Perubahan (proper) SiKOMPAS, Rabu (13/08) di Aula Inspektorat.
Menurutnya, media memainkan peran penting dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui fungsi informatif, pengawasan, edukasi, dan pembentuk opini publik. Peran ini membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*/Zn).
