Dompu [EDITOR I News] – Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar pertemuan dengan para pemangku pendidikan.
Pertemuan selama dua hari, yakni pada (17-18/5/2025) itu digelar untuk mengeksplorasi perencanaan kolaboratif dalam bidang pendidikan.
Dalam diskusi yang berlangsung, terungkap beberapa persoalan yang menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.
Seperti halnya data rapor pendidikan terbaru menunjukkan bahwa 39 persen siswa SD/MI di Dompu belum mencapai kompetensi minimum literasi dan neumerasi.
Penyebab utama yang teridentifikasi antara lain rendahnya kompetensi guru, keterbatasan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan peserta didik, kurangnya tingkat kehadiran peserta didik di sekolah/madrasah, serta kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembelajaran.
“Selain itu, masih tingginya angka kekerasan dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan juga menjadi perhatian serius,” kata Plt Kepala Bappeda dan Litbang Dompu, Muh Adhar.
Menurutnya, dalam diskusi juga terungkap kekerasan yang kerap terjadi hadir dalam bentuk perundungan, kekerasan fisik, hingga kekerasan berbasis konteks lokal.
Menyangkut inklusi sosial, ternyata hanya 8,2 persen SD dan MI di Dompu yang menyediakan layanan pendidikan yang inklusif.
“Data Pusdatin mencatat lebih dari 4.000 anak usia sekolah tercatat tidak mendapatkan layanan pendidikan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati pentingnya memperkuat kompetensi guru, meningkatkan ketersediaan bahan ajar dan sarana pendukung, menguatkan kolaborasi antar-lembaga berbasis data, mendorong kepemimpinan sekolah yang inklusif dan responsif gender.
“Pertemuan lanjutan direncanakan akan dilakukan lagi pada pekan ketiga Juni 2025 dengan agenda penyusun rencana aksi,” kata Adhar. (*/Zn).
