Dompu (EDITOR News) – Langkah judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) nomor 7 Tahun 2017 khususnya terkait sistem proporsional terbuka menuai reaksi dari kalangan elit, termasuk dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Respon yang sama datang dari ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU). Katanya, Demokrat tetap konsisten dengan sistem Pemilu proporsional terbuka karena itu yang paling memcerminkan demokrasi. Hal itulah yang menjadi dasar Demokrat untuk tetap menolak langkah beberapa pihak yang melakukan judicial review terhadap uu Pemilu yang ingin mengembalikan lagi ke sistem proporsional tertutup.
“Itulah yang menjadi dasar kami untuk tetap menolak kembali ke sistem proporsional tertutup. Sudah tau ini kita kembali ke jaman kegelapan artinya mengkhianati reformasi,” komentarnya usai membuka Rapimcab Demokrat Dompu di Dompu, Jum’at (06/01/23).
Ia kemukakan bahwa sudah 20-an tahun reformasi lahir karena hasil evaluasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana tetap menginginkan proporsional terbuka harus dipertahankan untuk menjaga iklim demokrasi yang memang sudah terbentuk ini dan memang bagus yang sedang on the track.
“Sudah 20-an tahun reformasi ini lahir karena hasil evaluasi kita dalam berbangsa, hasil evaluasi kita dalam bernegara, menginginkan bahwa proporsional terbuka harus dipertahankan untuk menjaga iklim demokrasi yang memang sudah terbentuk ini dan memang bagus yang sedang on the track lah,” ujarnya.
Kemudian ditambahkan, munculnya berbagai dinamika politik belakangan ini jelang pesta demokrasi 2024 mengharuskan rakyat harus bisa memilih dan memilah saluran aspirasi politik yang konsisten dan merakyat.
Terkait dengan itu, IJU menegaskan bahwa jalan kemaslahatan hanya di partai Demokrat karena Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan di semua sektor kehidupan bernegara.
“Hanya partai Demokrat yang konsisten mengawal terhadap perjuangan rakyat,” klaim IJU.
